Kemandirian Politik Presiden Prabowo, Reformasi Polri, dan Supremasi Hukum

Oleh: Sumarta
Akademisi dan Pemerhati Hukum Tata Negara

Sumber: Ilustrasi editorial berbantuan AI (OpenAI), diolah berdasarkan dua foto referensi yang dilampirkan penulis.

Pergantian Kapolri dan Tafsir Kemandirian Presiden dalam Sistem Presidensial

Dalam sistem presidensial, Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk menentukan arah kebijakan pemerintahan dan mengangkat pejabat tertentu sesuai mekanisme yang ditetapkan undang-undang.

Pergantian Kapolri merupakan bagian dari kewenangan tersebut. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Dengan demikian, pergantian Kapolri tidak hanya berkaitan dengan preferensi politik Presiden, tetapi juga melibatkan mekanisme konstitusional untuk memastikan adanya pengawasan terhadap pengangkatan pimpinan lembaga penegak hukum.

Namun, pergantian pimpinan Polri pada Oktober 2026 memiliki dimensi politik yang lebih luas.

Mahfud MD menilai bahwa proses pergantian yang berlangsung cepat dapat mencerminkan strategi Presiden untuk menghindari hambatan politik yang mungkin muncul apabila keputusan diumumkan terlalu jauh sebelumnya.

Mahfud juga mengaitkan dinamika tersebut dengan spekulasi mengenai pengaruh sejumlah tokoh politik terhadap pengambilan keputusan Presiden pada masa sebelumnya.

Pandangan tersebut menarik sebagai analisis politik. Akan tetapi, dugaan mengenai intervensi maupun upaya menggagalkan pergantian Kapolri tetap memerlukan pembuktian. Spekulasi tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seseorang atau kelompok tertentu benar-benar mengendalikan keputusan Presiden.

Dalam konteks negara hukum, penting untuk membedakan fakta administratif, interpretasi politik, dan tuduhan mengenai pengaruh kekuasaan.

Pergantian pejabat dapat dibuktikan melalui keputusan resmi. Motif politik di baliknya membutuhkan penjelasan dan bukti yang lebih mendalam.

Terlepas dari perdebatan tersebut, perubahan kepemimpinan Polri dapat dipandang sebagai kesempatan untuk menguji kemandirian Presiden dalam menjalankan agenda reformasi kelembagaan.

Kemandirian politik seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan Presiden mengambil keputusan tanpa tekanan kelompok tertentu. Kemandirian juga harus terlihat dari kemampuannya menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun jaringan kekuasaan.

Reformasi Polri Tidak Cukup dengan Mengganti Kapolri

Pergantian pimpinan lembaga negara kerap dipersepsikan sebagai tanda dimulainya perubahan. Padahal, perubahan personal tidak selalu menghasilkan perubahan institusional.

Polri merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan besar dalam pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan pelayanan publik.

Karena itu, keberhasilan kepemimpinan Kapolri baru tidak cukup dinilai berdasarkan kecepatan pergantian, kedekatan dengan Presiden, atau dukungan elite politik.

Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana Polri mampu memperbaiki profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Dalam praktiknya, tantangan reformasi Polri berkaitan dengan pengawasan internal dan eksternal, penggunaan kewenangan secara proporsional, penanganan pelanggaran anggota, serta perlindungan hak warga negara.

Pergantian Kapolri seharusnya menjadi momentum untuk membangun sistem penegakan hukum yang tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik.

Kepolisian tidak boleh menjadi instrumen kelompok kekuasaan tertentu, baik pemerintahan yang sedang berkuasa maupun jaringan politik dari periode sebelumnya.

Oleh karena itu, publik perlu menilai kepemimpinan Suyudi Ario Seto berdasarkan kebijakan dan kinerjanya, bukan semata-mata berdasarkan tafsir politik tentang siapa yang menang atau kalah dalam pergantian jabatan.

Jika pergantian tersebut menghasilkan peningkatan pelayanan publik, penguatan integritas penyidikan, dan pengawasan yang efektif, maka perubahan itu memiliki makna substantif bagi masyarakat.

Sebaliknya, apabila hanya menghasilkan perubahan konfigurasi elite tanpa pembenahan kelembagaan, maka momentum reformasi berpotensi kehilangan substansinya.

Wantimpres dan Persoalan Kepatuhan terhadap Undang-Undang

Selain pergantian Kapolri, pembentukan komposisi baru Wantimpres menimbulkan persoalan penting dari perspektif hukum tata negara.

Pasal 16 UUD 1945 mengatur keberadaan suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024.

Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 64 Tahun 2024, yang menentukan bahwa anggota Wantimpres diangkat paling lambat tiga bulan sejak Presiden terpilih dilantik.

Presiden Prabowo dilantik pada 20 Oktober 2024, sedangkan pengangkatan 26 anggota Wantimpres dilakukan pada 2 Oktober 2026.

Perbedaan waktu tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pemenuhan ketentuan batas waktu pengangkatan.

Namun, penilaian hukumnya tidak cukup hanya didasarkan pada selisih tanggal. Perlu ditelusuri apakah pengangkatan pada Oktober 2026 merupakan pembentukan keanggotaan pertama dalam masa pemerintahan tersebut, penggantian anggota, atau penyusunan kembali komposisi keanggotaan.

Perbedaan status administratif tersebut penting karena berpengaruh terhadap penafsiran mengenai penerapan batas waktu dalam undang-undang.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum, persoalannya perlu dijelaskan secara terbuka dan diperbaiki melalui mekanisme yang berlaku.

Kewenangan politik Presiden tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk menjalankan undang-undang.

Justru karena Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan, kepatuhan terhadap hukum harus menjadi teladan dalam seluruh proses pengambilan keputusan negara.

Wantimpres: Ruang Nasihat atau Akomodasi Politik?

Pengangkatan sejumlah tokoh nasional ke dalam Wantimpres juga membuka perdebatan mengenai fungsi kelembagaan dan kemungkinan akomodasi politik.

Secara normatif, Wantimpres dibentuk untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Fungsi tersebut penting karena penyelenggaraan negara membutuhkan masukan dari berbagai bidang keahlian, pengalaman, dan perspektif.

Namun, muncul pertanyaan ketika keanggotaannya mencakup tokoh politik, akademisi, pemimpin organisasi masyarakat, pengusaha, serta figur yang selama ini dikenal sebagai pengkritik pemerintah.

Apakah keberagaman tersebut akan menghasilkan pertimbangan kebijakan yang berkualitas, atau justru menjadi mekanisme untuk memperluas konsolidasi elite di sekitar Presiden?

Kedua kemungkinan tersebut perlu dipertimbangkan secara proporsional.

Dalam politik demokratis, mengajak tokoh yang sebelumnya bersikap kritis untuk terlibat dalam pemerintahan bukanlah tindakan yang dengan sendirinya keliru.

Kerja sama politik dapat menjadi sarana mempertemukan pandangan dan memperkuat penyelesaian persoalan bangsa.

Akan tetapi, pelibatan tokoh kritis juga tidak boleh menghilangkan ruang perbedaan pendapat yang dibutuhkan demokrasi.

Masuknya Rocky Gerung ke dalam Wantimpres, misalnya, menarik karena selama ini ia dikenal melalui kritik-kritiknya terhadap kebijakan pemerintah dan praktik kekuasaan.

Kehadirannya dapat membuka peluang bagi masuknya perspektif kritis ke dalam proses pertimbangan kebijakan Presiden.

Namun, efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada keberanian menyampaikan pandangan independen dan kesediaan Presiden mempertimbangkannya secara sungguh-sungguh.

Keberadaan seorang pengkritik di dalam struktur pemerintahan belum tentu menjamin bahwa kritik akan memengaruhi keputusan.

Sebaliknya, keterlibatan dalam lembaga negara juga tidak otomatis menghilangkan integritas intelektual seseorang.

Ukuran utamanya tetap terletak pada kualitas kontribusi yang diberikan bagi kepentingan publik.

Kerahasiaan Nasihat dan Akuntabilitas Publik

Persoalan lain yang penting ialah hubungan antara kerahasiaan tugas Wantimpres dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2006 mengatur pembatasan penyampaian keterangan, pernyataan, maupun penyebarluasan isi nasihat dan pertimbangan yang diberikan kepada Presiden.

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan proses pemberian pertimbangan agar anggota Wantimpres dapat menyampaikan pandangan secara terbuka kepada Presiden tanpa tekanan politik yang berlebihan.

Namun, kerahasiaan substansi nasihat tidak berarti bahwa seluruh aktivitas kelembagaan harus tertutup dari pengawasan publik.

Masyarakat tetap mempunyai kepentingan untuk mengetahui apakah lembaga tersebut menjalankan tugasnya, bagaimana penggunaan anggarannya, dan apakah keberadaannya memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam tata kelola pemerintahan modern, pertanggungjawaban tidak harus selalu dilakukan dengan membuka seluruh isi komunikasi yang bersifat rahasia.

Akuntabilitas dapat diwujudkan melalui pelaporan kegiatan kelembagaan, pengelolaan anggaran yang transparan, serta evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas.

Dengan demikian, tantangan Wantimpres bukan memilih antara kerahasiaan atau keterbukaan secara mutlak, melainkan membangun keseimbangan antara keduanya.

Wantimpres harus mampu menjadi ruang pertimbangan yang independen sekaligus lembaga negara yang dapat dipertanggungjawabkan.

Konsolidasi Politik Harus Menghasilkan Perbaikan Pemerintahan

Pergantian Kapolri dan pengangkatan Wantimpres memperlihatkan kemampuan Presiden Prabowo mengatur kembali konfigurasi pejabat dan tokoh di sekitar pemerintahan.

Dalam perspektif politik, langkah tersebut dapat ditafsirkan sebagai bagian dari konsolidasi kepemimpinan.

Namun, konsolidasi politik bukan tujuan akhir penyelenggaraan negara.

Kekuasaan yang semakin terkonsolidasi seharusnya digunakan untuk memperkuat pelayanan publik, memperbaiki penegakan hukum, dan memastikan kebijakan pemerintahan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Presiden yang mandiri bukan hanya Presiden yang mampu melakukan pergantian pejabat secara cepat.

Presiden yang mandiri adalah pemimpin yang mampu mengambil keputusan secara objektif, menolak intervensi yang bertentangan dengan hukum, serta bersedia mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada masyarakat.

Demikian pula, pembentukan Wantimpres tidak boleh berhenti sebagai simbol pertemuan tokoh-tokoh nasional di lingkungan kekuasaan.

Lembaga tersebut seharusnya menjadi sumber pertimbangan yang bermutu, termasuk ketika nasihat yang disampaikan tidak sejalan dengan preferensi politik Presiden.

Keberanian menerima kritik merupakan salah satu ukuran penting kematangan kepemimpinan demokratis.

Kemandirian Kekuasaan Harus Berjalan Bersama Supremasi Hukum

Perubahan konfigurasi kekuasaan pada Oktober 2026 dapat menjadi titik penting dalam perjalanan pemerintahan Prabowo.

Namun, masyarakat tidak seharusnya terburu-buru menyimpulkan bahwa perubahan tersebut menandai berakhirnya pengaruh politik kelompok tertentu atau lahirnya kepemimpinan yang sepenuhnya independen.

Kesimpulan demikian membutuhkan bukti yang lebih kuat daripada sekadar pergantian sejumlah pejabat.

Kemandirian politik harus dinilai melalui keputusan dan kebijakan yang konsisten dari waktu ke waktu.

Apakah kepolisian menjadi lebih profesional? Apakah penegakan hukum semakin terbebas dari intervensi politik? Apakah Wantimpres benar-benar memberikan pertimbangan yang berkualitas? Apakah seluruh keputusan pemerintahan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar membaca siapa yang memperoleh jabatan dan siapa yang kehilangan pengaruh.

Pada akhirnya, demokrasi tidak dapat dibangun hanya melalui keberanian seorang pemimpin mengonsolidasikan kekuasaan.

Demokrasi membutuhkan institusi yang kuat, mekanisme pengawasan yang efektif, kebebasan menyampaikan kritik, dan penghormatan terhadap hukum.

Pergantian pejabat dapat menjadi awal perubahan, tetapi tidak pernah cukup menjadi bukti keberhasilan perubahan.

Sebab, ukuran tertinggi kemandirian seorang Presiden bukanlah kemampuannya melepaskan diri dari pengaruh elite politik, melainkan keberaniannya memastikan bahwa kekuasaan tunduk kepada konstitusi, hukum, dan kepentingan rakyat.

Bagikan Artikel ini