Kritik, Kekuasaan, dan Kedewasaan Publik: Menata Ruang Dialog di Indramayu
Kritik, Kekuasaan, dan Kedewasaan Publik: Menata Ruang Dialog di Indramayu
Oleh Akang Marta
Dalam dinamika demokrasi lokal, kritik bukanlah musuh kekuasaan, melainkan cermin bagi kekuasaan itu sendiri. Banyak orang keliru memahami kritik sebagai serangan personal, padahal sejatinya kritik adalah bagian dari mekanisme sosial untuk menjaga agar kekuasaan tetap berada di jalur kepentingan publik. Karena itu, penting ditegaskan sejak awal: mengkritik pemimpin bukan berarti memusuhi pendukungnya, dan mengkritik kebijakan bukan berarti membenci individu yang menjalankannya.
Fokus kritik seharusnya memang tertuju pada pemegang kekuasaan dan kebijakan yang diambilnya. Di tingkat daerah, kepala pemerintahan memikul tanggung jawab strategis atas arah pembangunan, tata kelola, pelayanan publik, serta keberpihakan terhadap rakyat. Maka wajar jika perhatian masyarakat lebih besar tertuju pada sosok ini, bukan pada para pendukungnya. Pendukung bukanlah pembuat kebijakan, sedangkan pemimpinlah yang memiliki kuasa menentukan keputusan.
Sering kali masalah muncul bukan karena kritiknya, tetapi karena cara kritik itu diterima. Ada kecenderungan sebagian orang menganggap kritik sebagai ancaman, bukan sebagai masukan. Padahal, jika ada kritik yang dianggap keliru, logika yang sehat bukanlah membalas dengan emosi, melainkan dengan data, fakta, dan penjelasan yang rasional. Di sinilah kualitas demokrasi diuji: apakah ruang publik dipenuhi adu argumen, atau sekadar adu perasaan.
Dalam diskursus publik dikenal sebuah prinsip penting: “lawan kebenaran adalah kebenaran yang lain.” Maksudnya, kebenaran manusia tidak tunggal, absolut, dan final. Ia lahir dari sudut pandang, pengalaman, informasi, dan kepentingan yang berbeda. Apa yang dianggap benar oleh pengkritik bisa jadi terlihat kurang lengkap bagi pendukung, dan sebaliknya. Namun perbedaan itu tidak boleh dimatikan, melainkan dipertemukan.
Jika seorang warga mengungkapkan kegelisahan tentang kebijakan, respons terbaik bukanlah menyerang pribadi warga tersebut, melainkan menyajikan kebenaran versi lain yang lebih lengkap. Misalnya dengan membuka data, menjelaskan proses, memaparkan kendala, atau menunjukkan capaian. Dengan begitu, ruang publik menjadi arena belajar bersama, bukan arena saling menjatuhkan.
Sayangnya, dalam praktik, tidak sedikit pendukung yang terjebak pada sikap defensif berlebihan. Mereka merasa wajib membela apa pun yang dilakukan pemimpin tanpa menyisakan ruang refleksi. Kritik dianggap fitnah, pertanyaan dianggap kebencian, dan perbedaan pendapat dianggap permusuhan. Pola semacam ini justru merugikan pemimpin itu sendiri, karena menutup pintu koreksi.
Pendukung yang cerdas seharusnya tidak hanya pandai membela, tetapi juga mampu memilah. Membela yang benar, mengoreksi yang keliru, dan mendorong perbaikan. Ketika pendukung hanya sibuk memuji tanpa mau mendengar, mereka bukan memperkuat pemimpin, tetapi menambah beban moral dan politik bagi pemimpin tersebut. Kekuasaan yang tidak dikritisi akan mudah terjebak dalam zona nyaman.
Di sisi lain, pengkritik pun memiliki tanggung jawab etis. Kritik tidak boleh lahir dari kebencian, hoaks, atau sekadar sensasi. Kritik yang sehat dibangun di atas data, pengalaman lapangan, dan kepedulian terhadap kepentingan publik. Tujuannya bukan menjatuhkan, melainkan memperbaiki. Kritik yang bermutu justru membantu pemimpin melihat realitas yang mungkin tidak sampai ke meja birokrasi.
Hubungan antara pengkritik dan pendukung seharusnya bukan permusuhan, melainkan dialog. Keduanya sama-sama bagian dari masyarakat. Pengkritik membawa suara kegelisahan, pendukung membawa penjelasan dan optimisme. Jika keduanya mau duduk dalam kerangka berpikir yang dewasa, maka perbedaan akan melahirkan solusi, bukan konflik.
Ruang publik hari ini, terutama di era digital, sering mempercepat salah paham. Kalimat pendek bisa disalahartikan. Nada kritis dianggap kasar. Candaan dianggap serangan. Karena itu, kedewasaan komunikasi menjadi sangat penting. Tidak semua kritik harus dibalas dengan kemarahan, dan tidak semua pujian harus diterima tanpa evaluasi.
Kritik terhadap pemimpin daerah sebenarnya adalah bentuk partisipasi politik. Ia menandakan bahwa masyarakat masih peduli. Masyarakat yang apatis justru lebih berbahaya, karena tidak lagi merasa memiliki daerahnya. Ketika warga berani bicara, itu berarti masih ada harapan untuk memperbaiki sistem.
Di sinilah peran pendukung seharusnya berubah: bukan sekadar menjadi tameng emosional, tetapi menjadi jembatan informasi. Jika ada kritik, pendukung bisa membantu menjelaskan konteks kebijakan, menyampaikan program yang berjalan, atau menunjukkan proses yang belum terlihat publik. Dengan cara ini, pendukung justru menaikkan nilai kepemimpinan, bukan menutupinya dengan fanatisme.
Fanatisme politik sering melahirkan dua penyakit: menjilat dan menyerang. Menjilat berarti memuji berlebihan tanpa logika. Menyerang berarti menghantam siapa pun yang berbeda. Keduanya sama-sama merusak. Pemimpin yang dikelilingi penjilat akan kehilangan kepekaan. Pemimpin yang didorong oleh serangan buta pendukungnya akan kehilangan simpati publik.
Sebaliknya, sikap kritis yang santun dan argumentatif justru menciptakan kepercayaan. Masyarakat akan melihat bahwa kepemimpinan tidak anti kritik, dan pendukung tidak anti dialog. Di situ lahir legitimasi sosial yang kuat, bukan sekadar legitimasi politik.
Dalam konteks Indramayu, atau daerah mana pun, kemajuan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh budaya berdiskusi. Jika budaya diskusi sehat, maka konflik bisa diolah menjadi energi perubahan. Jika budaya diskusi rusak, maka perbedaan kecil pun bisa menjadi api perpecahan.
Kebenaran versi pengkritik dan kebenaran versi pendukung seharusnya dipertemukan, bukan dipertentangkan. Keduanya sama-sama potongan realitas. Dari pertemuan itu, publik bisa menilai secara lebih utuh: mana masalah struktural, mana kendala teknis, mana kesalahan kebijakan, dan mana sekadar miskomunikasi.
Pemimpin yang besar bukan yang bebas dari kritik, tetapi yang mampu mengelola kritik. Pendukung yang dewasa bukan yang paling keras membela, tetapi yang paling bijak menjelaskan. Dan pengkritik yang bermartabat bukan yang paling viral, tetapi yang paling peduli terhadap masa depan daerahnya.
Pada akhirnya, demokrasi lokal bukan tentang siapa paling benar, tetapi tentang bagaimana perbedaan kebenaran dikelola menjadi keputusan yang lebih baik. Ketika kritik dijawab dengan data, bukan emosi, dan pembelaan disampaikan dengan akal sehat, bukan fanatisme, maka ruang publik akan menjadi sehat.
Indramayu, seperti daerah lain, membutuhkan bukan hanya pemimpin yang bekerja, tetapi masyarakat yang berpikir. Masyarakat yang berani mengkritik, pendukung yang berani jujur, dan pemimpin yang berani mendengar. Dari sanalah lahir pemerintahan yang tidak sekadar kuat secara kekuasaan, tetapi juga matang secara moral dan sosial.
Karena sejatinya, kritik bukan beban bagi pemimpin. Yang menjadi beban justru ketika kebenaran dikurung oleh pujian kosong, dan perbedaan pendapat dimatikan oleh kemarahan. Jika semua pihak mau berdiri di atas nalar, maka kritik, dukungan, dan kebijakan akan berjalan dalam satu tujuan: membangun Indramayu dengan kepala dingin dan hati yang jernih.