Bergerak Serempak untuk Gizi Bangsa: Model Kolaborasi Cepat Program Nasional
Bergerak Serempak untuk Gizi Bangsa: Model Kolaborasi Cepat Program Nasional
Oleh Akang Marta
Dalam sejarah pembangunan Indonesia, sering kali program besar tersendat bukan karena kekurangan ide, melainkan karena lemahnya eksekusi. Banyak kebijakan bagus berhenti di meja rapat, terjebak ego sektoral, dan terfragmentasi antarinstansi. Namun, geliat baru tampak dalam pelaksanaan Program Gizi Nasional melalui pembangunan puluhan ribu SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dalam waktu relatif singkat. Kecepatan ini bukan keajaiban, melainkan buah dari sinergi lintas sektor yang berjalan tanpa sekat.
Keberhasilan tersebut lahir dari kesadaran bahwa persoalan gizi tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja. Gizi menyentuh pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketahanan pangan, hingga budaya hidup masyarakat. Karena itu, Badan Gizi Nasional (BGN) sejak awal dirancang bukan sebagai institusi tunggal yang bekerja sendiri, melainkan sebagai orkestrator kolaborasi nasional. Di sinilah konsep “bergerak serempak” menjadi kunci.
Dr. Dadan Hindayana menjelaskan bahwa BGN membangun koordinasi erat dengan banyak kementerian. Kementerian Pertahanan berperan dalam pembinaan kedisiplinan sumber daya manusia, khususnya dalam sistem kerja SPPG agar rapi, teratur, dan patuh pada standar operasional. Kementerian Dalam Negeri menjadi penghubung strategis dengan pemerintah daerah, memastikan kebijakan pusat tidak terputus di lapangan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan bertugas memantau dampak kesehatan secara objektif, mulai dari status gizi, kebersihan pangan, hingga pengaruhnya terhadap tumbuh kembang anak.
Pola kerja seperti ini mengubah wajah birokrasi. Tidak lagi sektoral dan lamban, tetapi kolaboratif dan responsif. Setiap institusi tidak sibuk mempertahankan wilayah kewenangan, melainkan fokus pada tujuan bersama: memperbaiki kualitas hidup generasi muda melalui gizi. Dalam konteks inilah lahir apa yang sering disebut sebagai “Tim Merah Putih”, sebuah simbol kebersamaan lintas kementerian demi kepentingan bangsa.
Prof. Hardinsyah, pakar gizi dari IPB, memberikan apresiasi tinggi terhadap posisi kelembagaan BGN yang kini setara kementerian. Menurutnya, setelah lebih dari delapan dekade kemerdekaan, Indonesia akhirnya menempatkan gizi sebagai isu strategis negara, bukan sekadar urusan teknis kesehatan. Ini adalah lompatan paradigma. Negara tidak lagi hanya mengobati dampak kekurangan gizi, tetapi membangun sistem pencegahannya secara struktural.
Namun, Prof. Hardinsyah juga mengingatkan bahwa gizi tidak boleh berhenti di piring makan sekolah. Makanan hanyalah pintu masuk. Tanpa edukasi, perubahan tidak akan bertahan lama. Anak bisa makan sehat di sekolah, tetapi kembali pada kebiasaan buruk di rumah atau lingkungan jika tidak dibekali pemahaman. Karena itu, edukasi gizi harus berjalan seiring dengan distribusi pangan.
Edukasi ini tidak cukup berbentuk ceramah. Ia perlu hadir dalam keseharian anak: melalui permainan, lagu, kebiasaan antre makan, cuci tangan, memilih jajanan, hingga aktivitas olahraga ringan. Dengan cara itu, anak tidak sekadar mengonsumsi makanan sehat, tetapi juga membangun kesadaran hidup sehat. Inilah yang kemudian dikembangkan dalam kerangka Healthy Lifestyle atau gaya hidup sehat terpadu.
Konsep Healthy Lifestyle mengintegrasikan gizi dengan olahraga terukur, istirahat cukup, dan pola pikir optimis. Anak tidak hanya diperhatikan apa yang dimakannya, tetapi juga bagaimana ia bergerak, tidur, dan berpikir. Tubuh yang sehat harus ditopang oleh mental yang sehat. Program gizi nasional pun bergerak dari sekadar intervensi fisik menuju pembentukan karakter hidup sehat.
Dalam ekosistem ini, BPOM memegang peran penting untuk menjamin keamanan pangan. Tidak cukup makanan bergizi, tetapi juga harus aman, higienis, dan sesuai standar. Pengawasan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi menjadi fondasi kepercayaan publik. Tanpa jaminan mutu, program sebesar apa pun bisa runtuh karena persoalan kesehatan.
Selain itu, Kementerian Koperasi dan UMKM turut dilibatkan dalam pengelolaan rantai pasok. Ini langkah strategis karena MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga penggerak ekonomi lokal. Bahan pangan tidak harus selalu dari perusahaan besar, melainkan bisa disuplai oleh petani, peternak, nelayan, dan UMKM setempat. Dengan demikian, program gizi sekaligus menghidupkan ekonomi rakyat.
Model ini menciptakan efek berlapis. Anak-anak mendapat makanan sehat, sekolah menjadi pusat pembiasaan hidup sehat, UMKM memperoleh pasar, petani mendapatkan kepastian serapan, dan daerah bergerak bersama pusat. Inilah wajah pembangunan modern: satu kebijakan, banyak manfaat.
Kecepatan pembangunan puluhan ribu SPPG juga menunjukkan pentingnya birokrasi yang ramping. Proses perizinan dipercepat, komunikasi antarinstansi diperpendek, dan pengambilan keputusan dibuat berbasis data. Tidak ada lagi ego lembaga yang menghambat. Semua bergerak dalam satu peta jalan yang sama. Ketika visi sudah disepakati, eksekusi tinggal soal disiplin dan konsistensi.
Di lapangan, SPPG bukan sekadar dapur besar. Ia adalah simpul kolaborasi. Di sana bertemu standar kesehatan, manajemen logistik, edukasi sekolah, partisipasi masyarakat, dan dukungan pemerintah daerah. Anak-anak yang datang bukan hanya menerima makanan, tetapi juga merasakan kehadiran negara dalam bentuk yang paling konkret: perhatian pada kebutuhan dasar mereka.
Lebih jauh, keberhasilan ini memberi pelajaran penting bagi sektor lain. Jika gizi bisa dikelola secara cepat melalui kolaborasi, maka bidang pendidikan, kesehatan, bahkan ekonomi pun bisa meniru pola yang sama. Kuncinya ada pada kesamaan tujuan, pembagian peran yang jelas, dan kemauan untuk menanggalkan sekat-sekat birokrasi.
Program gizi nasional juga menanamkan pesan moral bahwa membangun bangsa tidak selalu harus melalui proyek raksasa yang mahal. Kadang, perubahan besar lahir dari hal sederhana yang dikelola secara serius: satu piring makan, satu jadwal olahraga, satu kebiasaan cuci tangan, dan satu ekosistem kerja yang solid.
Ke depan, tantangan bukan lagi membangun, tetapi menjaga. Menjaga kualitas, konsistensi, dan semangat kolaborasi. Ketika jumlah SPPG terus bertambah, pengawasan, edukasi, dan keterlibatan masyarakat harus makin kuat. Program ini tidak boleh menjadi rutinitas administratif, melainkan tetap hidup sebagai gerakan sosial.
Pada akhirnya, sinergi lintas sektor dalam Program Gizi Nasional menunjukkan bahwa negara bisa bergerak cepat jika semua pihak mau duduk sejajar. Tidak ada kementerian paling penting, tidak ada lembaga paling dominan. Yang ada hanyalah satu tujuan: menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaya saing.
Dari dapur SPPG hingga ruang kelas, dari petani desa hingga pejabat pusat, semua terhubung dalam satu napas pembangunan. Inilah bukti bahwa ketika kolaborasi menggantikan sekat, dan visi menggantikan ego, maka perubahan bukan lagi wacana, melainkan kenyataan yang bisa dirasakan oleh setiap anak bangsa.