Dampak Pendidikan Rendah terhadap Kinerja Pejabat di Indonesia
Dampak Pendidikan Rendah terhadap Kinerja Pejabat di Indonesia
Kualitas kepemimpinan Indonesia saat ini menjadi sorotan publik, terutama terkait pendidikan anggota DPR dan pejabat publik. Fenomena lulusan paket C atau bahkan pejabat yang tidak mencantumkan latar belakang pendidikan formal menimbulkan pertanyaan serius mengenai kemampuan mereka membuat kebijakan strategis. Pendidikan rendah bukan sekadar masalah individual; jika digabung dengan praktik korupsi yang meluas, dampaknya bisa sangat merugikan bangsa.
Pendidikan merupakan fondasi bagi kemampuan intelektual dan kecakapan seseorang dalam mengambil keputusan. Pejabat dengan pendidikan rendah cenderung berpikir jangka pendek, mudah tergiur materi, dan fokus pada kekuasaan semata. Mereka kurang mampu menganalisis dampak kebijakan secara menyeluruh, sehingga visi untuk membangun bangsa sering terabaikan. Akibatnya, kebijakan publik lebih rentan bersifat populis, tidak tepat sasaran, atau bahkan merugikan masyarakat.
Sebaliknya, pejabat dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki wawasan yang lebih luas. Mereka mampu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap kebijakan, memahami kompleksitas masalah publik, dan meninggalkan legasi positif bagi generasi mendatang. Pendidikan yang memadai tidak hanya membentuk kemampuan intelektual, tetapi juga membangun kesadaran kritis dan etika dalam pengambilan keputusan.
Namun, pendidikan tinggi saja tidak cukup jika pejabat tidak memiliki integritas. Korupsi menjadi faktor kunci yang memperparah masalah. Lingkaran setan antara pendidikan rendah dan korupsi tercipta karena pejabat dengan pendidikan terbatas lebih mudah dimanipulasi. Mereka cenderung menerima praktik suap, gratifikasi, atau intervensi kepentingan kelompok tertentu. Sebaliknya, korupsi yang merajalela menciptakan lingkungan di mana pendidikan rendah tetap dipertahankan, karena orang yang cerdas atau berpendidikan tinggi sulit dikendalikan oleh praktik curang.
Fenomena ini terlihat pada beberapa program pemerintah yang kontroversial, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang seharusnya meningkatkan kualitas gizi anak-anak justru dijalankan secara amburadul. Ribuan anak mengalami keracunan makanan, pengawasan minim, dan anggaran tersedot untuk implementasi yang tidak efektif. DPR, yang seharusnya menjadi pengawas, beberapa anggotanya justru mendukung agar program tetap berjalan tanpa evaluasi. Kasus ini menunjukkan korelasi antara pendidikan rendah, korupsi, dan buruknya pengawasan publik.
Dampak lain dari pendidikan rendah pada pejabat adalah terbatasnya kemampuan inovasi dan perencanaan strategis. Pejabat yang tidak memiliki dasar pendidikan kuat cenderung mengambil keputusan instan, mudah terpengaruh tekanan politik atau popularitas, dan kurang memiliki misi untuk menciptakan perubahan jangka panjang. Hal ini berdampak pada kualitas pembangunan nasional, tata kelola anggaran, dan efektivitas kebijakan publik.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi menyeluruh. Penguatan pendidikan pejabat dan calon legislatif harus menjadi prioritas, disertai dengan pemberantasan korupsi dan sistem pemilu yang transparan. Dengan kombinasi pendidikan tinggi, integritas yang kuat, dan mekanisme pemilu bersih, Indonesia dapat mencetak pejabat yang cerdas, beretika, dan mampu membawa bangsa ke arah lebih baik.
Kesimpulannya, pendidikan rendah berdampak langsung pada kinerja pejabat dan kualitas kebijakan publik. Digabung dengan praktik korupsi, efeknya menjadi lebih luas dan merusak, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Reformasi pendidikan, integritas, dan tata kelola negara menjadi langkah strategis untuk memutus siklus ini, memastikan pejabat mampu berpikir jangka panjang, melindungi kepentingan rakyat, dan meninggalkan legasi positif bagi bangsa.