DPR Lulusan Paket C dan Tantangan Reformasi Indonesia

Oleh Akang Marta

Belakangan ini, publik dibuat heboh oleh pernyataan Mendikdasmen Abdul Mukhti mengenai kualitas pendidikan anggota DPR periode 2024-2029. Ia menyebut bahwa banyak anggota DPR ternyata lulusan paket C, setara dengan pendidikan kesetaraan SMA. Fakta ini mengejutkan karena hampir 36,38% anggota DPR tidak jelas latar belakang pendidikannya. Data resmi dari BPS, yang dimuat Kompas, menunjukkan 63 anggota DPR lulusan SMA, 3 orang D3, 155 orang S1, 119 orang S2, 29 orang S3, dan 211 orang tidak mencantumkan pendidikan formal.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius: bagaimana mungkin seseorang dengan pendidikan minimal duduk di DPR, padahal anggota legislatif bertanggung jawab membuat undang-undang dan kebijakan strategis. Seorang guru saja diwajibkan menempuh pendidikan S1, sementara anggota DPR bisa memiliki latar belakang pendidikan yang jauh di bawah standar profesional. Kondisi ini memicu spekulasi bahwa sistem politik Indonesia takut menghadapi individu cerdas atau sengaja menurunkan kualitas pengambil keputusan demi kepentingan tertentu.

Contoh nyata dari kebijakan populis yang kontroversial adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini seharusnya meningkatkan gizi anak-anak, namun banyak kasus keracunan makanan terjadi, implementasi amburadul, dan pengawasan nyaris tidak ada. Alih-alih mencerdaskan bangsa, kebijakan ini lebih fokus pada keuntungan jangka pendek dan menjaga status quo. Bahkan DPR, yang seharusnya mengawasi, tidak menuntaskan perannya. Beberapa anggota justru mendukung program tersebut tetap berjalan tanpa evaluasi.

Sebagian publik menuding partai politik sebagai penyebab rendahnya kualitas DPR. Menurut anggapan ini, partai menomorduakan pendidikan calon legislatif demi memperluas kekuasaan atau keuntungan finansial. Namun, fakta pemilu sebelumnya menunjukkan banyak partai mencalonkan kandidat berkualitas, termasuk profesor, dosen, dan alumni universitas ternama. Sayangnya, mereka sering kalah dari kandidat populer atau yang memiliki dana kampanye besar. Hal ini menegaskan bahwa akar masalah bukan sepenuhnya pada partai politik, melainkan pada sistem pemilu, mekanisme penyelenggara, dan perilaku pemilih yang mudah dipengaruhi uang dan popularitas.

Masalah ini semakin kompleks karena korupsi menjadi akar dari berbagai persoalan. Korupsi memungkinkan proyek populis seperti MBG tetap berjalan, sementara pendidikan rendah sengaja dipertahankan agar pejabat mudah dimanipulasi. Lingkaran setan pun terbentuk: pendidikan rendah memudahkan praktik korupsi, dan korupsi membuat pendidikan rendah tetap bertahan.

Solusi dari masalah ini jelas tidak sederhana. Dibutuhkan reformasi menyeluruh yang mencakup:

1. Pendidikan berkualitas, agar calon pemimpin memiliki kapasitas intelektual untuk mengambil keputusan strategis.

2. Integritas pejabat publik, sehingga kebijakan berpihak pada rakyat, bukan keuntungan pribadi.

3. Sistem pemilu bersih dari praktik korupsi, agar kandidat berkualitas dapat terpilih secara adil.

Hanya dengan kombinasi pendidikan yang kuat, integritas pejabat, dan pemilu bersih, Indonesia bisa mencetak generasi pemimpin yang cerdas, berintegritas, dan mampu membawa bangsa ke arah lebih baik. Reformasi menyeluruh ini bukan hanya soal legislatif, tetapi juga tata kelola negara, pemberantasan korupsi, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas kepemimpinan.

Bangsa ini membutuhkan langkah nyata agar kebijakan publik tidak lagi populis, amburadul, atau hanya menguntungkan segelintir pihak. Pendidikan, integritas, dan transparansi pemilu adalah kunci untuk masa depan Indonesia yang lebih cerdas, adil, dan sejahtera.

Bagikan Artikel ini