Hemat di Kertas, Mahal di Demokrasi: Membongkar Logika Efisiensi Pilkada
Hemat di Kertas, Mahal di Demokrasi: Membongkar Logika Efisiensi Pilkada
Oleh Akang Marta
Wacana mengembalikan mekanisme Pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat ke pemilihan melalui DPRD hampir selalu dibungkus dengan satu kata kunci: efisiensi anggaran. Angkanya terdengar besar, puluhan triliun rupiah, sehingga mudah memancing kesan bahwa negara sedang menghamburkan uang. Namun di mata masyarakat, logika ini justru memunculkan paradoks. Penghematan yang diklaim rasional di atas kertas, justru tampak mahal ketika diukur dengan nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Dalam berbagai diskusi publik, anggaran Pilkada yang digelar lima tahun sekali sering dibandingkan dengan program-program pemerintah lain yang menghabiskan dana sangat besar dalam waktu singkat. Masyarakat melihat ketimpangan cara berpikir: untuk satu momen demokrasi yang menentukan arah kepemimpinan daerah, biaya dianggap beban. Tetapi untuk proyek-proyek kebijakan yang berjalan setiap hari, triliunan rupiah dikeluarkan tanpa perdebatan serius. Dari sini muncul pertanyaan sederhana: mengapa yang dipangkas justru hak memilih, bukan pola belanja negara yang lain?
Bagi publik, angka puluhan triliun tidak berdiri sendiri. Ia harus dibaca dalam konteks keseluruhan keuangan negara. Jika dibagi lima tahun dan ratusan daerah, biaya Pilkada menjadi relatif kecil dibandingkan perputaran anggaran nasional. Namun narasi yang muncul justru memotret angka itu secara terpisah, seolah-olah Pilkada adalah sumber pemborosan utama. Cara framing inilah yang dianggap masyarakat menyesatkan.
Paradoks efisiensi terlihat ketika demokrasi diperlakukan seperti pengeluaran konsumtif, bukan investasi politik. Padahal, Pilkada langsung menghasilkan legitimasi, stabilitas, dan kepercayaan publik. Semua itu adalah modal sosial yang nilainya jauh melampaui angka rupiah. Ketika legitimasi melemah, negara justru harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mengelola konflik, ketidakpatuhan, dan ketegangan sosial. Dengan kata lain, menghemat di prosedur bisa berarti boros di akibat.
Kritik publik juga menyentuh aspek prioritas. Rakyat bertanya, mengapa penghematan selalu diarahkan ke ruang partisipasi, bukan ke gaya hidup birokrasi, proyek yang minim manfaat, atau kebocoran anggaran. Jika negara benar-benar ingin efisien, seharusnya yang disasar adalah korupsi, tumpang tindih program, dan belanja tidak produktif. Menghapus Pilkada langsung justru dinilai sebagai jalan pintas yang mengorbankan prinsip demi kenyamanan politik.
Di sinilah muncul kecurigaan bahwa alasan biaya mahal hanyalah kedok. Banyak warga membaca motif lain di baliknya, yaitu keinginan menguasai wilayah secara lebih absolut melalui koalisi permanen. Dengan pemilihan lewat DPRD, elite politik pusat dan daerah dapat mengontrol kepala daerah tanpa harus berhadapan langsung dengan rakyat. Efisiensi anggaran kemudian dipakai sebagai bahasa teknokratis untuk menutupi agenda politik yang lebih strategis.
Bagi masyarakat, anggaran demokrasi tidak sama dengan anggaran proyek. Demokrasi adalah ruang di mana rakyat mengikat kontrak sosial dengan pemimpinnya. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk Pilkada adalah investasi kedaulatan, bukan biaya mubazir. Ia memastikan bahwa kekuasaan lahir dari kehendak warga, bukan dari negosiasi elit. Ketika investasi ini “didiskon”, yang dikorbankan bukan sekadar prosedur, tetapi martabat politik rakyat.
Paradoks semakin jelas ketika elit berbicara tentang efisiensi, tetapi tidak disertai transparansi. Publik jarang diajak membedah secara rinci ke mana anggaran Pilkada mengalir, bagian mana yang bisa dipangkas tanpa mengurangi hak. Alih-alih melakukan reformasi teknis—misalnya digitalisasi, penyederhanaan logistik, atau pengawasan dana kampanye—solusi yang ditawarkan justru mengubah sistem secara total. Ini seperti merobohkan rumah karena ingin menghemat biaya cat.
Masyarakat juga melihat dampak ekonomi yang sering diabaikan. Pilkada langsung menciptakan perputaran uang di tingkat bawah: percetakan, transportasi, konsumsi lokal, relawan, dan pekerja lapangan. Uang demokrasi tidak berhenti di elite, tetapi mengalir ke masyarakat kecil. Sebaliknya, pemilihan oleh DPRD hanya memutar anggaran di lingkaran sempit elite politik. Dari sudut ini, efisiensi justru berpotensi memperkecil manfaat ekonomi sosial.
Lebih jauh, publik menilai bahwa efisiensi tanpa keadilan akan melahirkan ketidakpercayaan. Ketika rakyat melihat negara hemat pada hak memilih, tetapi royal pada kepentingan lain, muncul kesan bahwa demokrasi bukan prioritas. Kepercayaan yang hilang jauh lebih mahal daripada anggaran Pilkada. Negara bisa saja menghemat triliunan, tetapi kehilangan legitimasi yang nilainya tidak terukur.
Pada akhirnya, paradoks efisiensi anggaran dalam wacana Pilkada menunjukkan benturan dua logika: logika fiskal sempit dan logika kedaulatan. Bagi elit, angka menjadi pusat pertimbangan. Bagi rakyat, martabat politik menjadi ukuran utama. Demokrasi tidak bisa diukur hanya dengan neraca keuangan. Ia adalah investasi jangka panjang untuk stabilitas, kepercayaan, dan keadilan.
Karena itu, publik menegaskan bahwa jika negara ingin efisien, perbaikilah tata kelola, bukan pangkas hak. Hemat di kertas tetapi mahal di demokrasi adalah pilihan yang berisiko. Anggaran boleh dihitung, tetapi kedaulatan tidak bisa ditawar.