Banjir, Kepemimpinan, dan Suara Warga: Antara Aksi Lapangan dan Kecurigaan Pencitraan
Banjir, Kepemimpinan, dan Suara Warga: Antara Aksi Lapangan dan Kecurigaan Pencitraan
Oleh Akang Marta
Banjir kembali menjadi cerita lama yang selalu terasa baru. Setiap musim hujan datang, sebagian wilayah pesisir dan dataran rendah di Indramayu kembali tergenang. Air naik perlahan, merayap ke halaman rumah, lalu masuk ke ruang tamu, dapur, hingga kamar tidur. Kasur diangkat, perabot diselamatkan, anak-anak dipindahkan ke tempat yang lebih kering. Di tengah kepanikan itu, harapan warga sederhana: ada solusi, bukan sekadar kunjungan.
Ketika kepala daerah turun meninjau lokasi banjir, reaksi publik ternyata tidak tunggal. Sebagian menyambut dengan optimisme, sebagian lain menanggapi dengan sindiran, tawa getir, bahkan kecurigaan. Banjir bukan hanya persoalan air, tetapi juga persoalan kepercayaan. Di situlah muncul pertanyaan penting: apakah kehadiran pemimpin di lokasi bencana sudah cukup, atau justru harus dibuktikan dengan kerja konkret yang terasa sampai ke rumah warga?
Di lapangan, banjir tidak sekadar soal hujan deras. Warga melihat persoalan yang lebih dalam: sungai yang dangkal, saluran yang menyempit, eceng gondok yang dibiarkan menumpuk, serta pembangunan rumah yang memakan ruang air. Air yang dulu mengalir bebas kini terhambat oleh tembok, beton, dan sampah. Ketika hujan datang berhari-hari, air tidak lagi punya tempat pergi selain ke permukiman.
Karena itu, banyak suara warga yang sebenarnya tidak sekadar marah, melainkan lelah. Mereka sudah terlalu sering mengalami genangan yang sama, di titik yang sama, dengan cerita yang sama. Saat pemimpin datang, kamera mengarah, sepatu bot dipakai, dan dialog berlangsung, sebagian warga berharap itu bukan ritual tahunan, melainkan awal perubahan.
Namun di ruang publik, komentar warga bergerak liar. Ada yang menilai kunjungan itu penting sebagai bentuk tanggung jawab. Ada pula yang menganggapnya hanya formalitas. “Datang, lihat, foto, lalu pulang,” begitu kira-kira nada sindiran yang beredar. Bagi warga yang rumahnya terendam, simbol tidak cukup. Mereka menunggu alat berat, normalisasi sungai, perbaikan drainase, dan kepastian bahwa tahun depan mereka tidak kembali mengungsi.
Menariknya, ada juga warga yang mengingatkan bahwa banjir bukan sepenuhnya salah pemerintah. Saluran yang dipersempit demi memperluas rumah, sampah yang dibuang sembarangan, serta got yang tidak pernah dikuras ikut menyumbang bencana. Dalam pandangan ini, banjir adalah hasil dari hubungan rumit antara alam, kebijakan, dan perilaku manusia. Jika hanya menyalahkan satu pihak, solusi tidak akan pernah tuntas.
Tetapi tetap saja, posisi pemimpin berbeda dengan warga biasa. Pemimpin tidak cukup hadir, melainkan harus memimpin. Kehadiran di lokasi banjir seharusnya bukan sekadar empati, tetapi juga titik awal koordinasi: memerintahkan dinas teknis, membuka data, menggerakkan anggaran, dan memastikan pekerjaan berjalan. Tanpa itu, kunjungan akan mudah dibaca sebagai pencitraan.
Sebagian warga juga mempertanyakan waktu. Ketika air sudah mulai surut, barulah pejabat datang. Di mata publik, keterlambatan seperti ini menimbulkan kesan reaktif, bukan antisipatif. Padahal, manajemen banjir idealnya bekerja sebelum hujan ekstrem terjadi: pembersihan sungai rutin, perbaikan tanggul, pengendalian bangunan di sempadan, serta sistem peringatan dini.
Di sinilah pentingnya perubahan paradigma. Penanganan banjir tidak bisa lagi bersifat darurat saja. Ia harus bergeser menjadi tata kelola risiko. Artinya, pemerintah tidak hanya bergerak saat air naik, tetapi merancang sistem agar air tidak naik. Normalisasi sungai, kolam retensi, pompa, penghijauan, hingga edukasi warga menjadi satu paket kebijakan.
Reaksi warga yang keras di ruang publik sebenarnya adalah cermin kekecewaan yang menumpuk. Ketika janji masa kampanye terdengar lantang, warga menaruh ekspektasi besar. Namun saat realitas di lapangan tidak berubah, kekecewaan itu mencari jalan keluar, salah satunya lewat komentar sinis. Ini bukan sekadar soal etika berbicara, melainkan tentang jarak antara harapan dan kenyataan.
Namun, di antara gelombang kritik, masih ada suara yang lebih tenang. Ada warga yang mendoakan agar kunjungan pemimpin benar-benar membawa solusi. Ada yang berharap desa langganan banjir menemukan formula penanganan yang tepat. Nada-nada seperti ini menunjukkan bahwa harapan belum mati. Warga hanya ingin bukti, bukan sekadar janji.
Persoalan banjir juga berkaitan dengan keberanian mengambil keputusan tidak populer. Menertibkan bangunan di bantaran sungai, memperlebar drainase yang sudah lama dipakai warga, atau memindahkan permukiman dari zona rawan bukan kebijakan mudah. Ia menyentuh kepentingan ekonomi dan sosial. Tetapi tanpa keberanian itu, banjir hanya akan berpindah dari satu titik ke titik lain.
Dalam konteks kepemimpinan, banjir menjadi ujian nyata. Ia tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata. Ia menuntut koordinasi lintas sektor: pekerjaan umum, lingkungan, perumahan, sosial, hingga aparat desa. Pemimpin diuji bukan dari seberapa sering turun ke lapangan, tetapi dari seberapa cepat masalah bergerak menuju solusi.
Lebih dari itu, banjir juga menguji hubungan emosional antara pemerintah dan warga. Ketika bantuan terlambat, ketika sembako tidak merata, ketika laporan tidak ditindaklanjuti, kepercayaan perlahan runtuh. Padahal kepercayaan adalah modal utama pemerintahan. Tanpa itu, setiap kebijakan akan dicurigai, bahkan sebelum dijalankan.
Karena itu, transparansi menjadi kunci. Warga perlu tahu: apa penyebab utama banjir, berapa anggaran yang tersedia, proyek apa yang sedang berjalan, dan kapan hasilnya bisa dirasakan. Jika semua disampaikan terbuka, publik tidak hanya menjadi penonton, tetapi mitra pengawasan.
Pada akhirnya, banjir bukan hanya soal air yang meluap, tetapi juga tentang bagaimana negara hadir dalam krisis kecil yang dialami warganya setiap tahun. Turun ke lokasi adalah langkah awal yang wajar, bahkan wajib. Namun maknanya baru terasa jika diikuti dengan kerja nyata, terukur, dan konsisten.
Warga Indramayu tidak meminta pemimpin menjadi pahlawan instan. Mereka hanya ingin satu hal sederhana: rumah mereka tidak lagi menjadi kolam setiap musim hujan. Jika itu bisa diwujudkan, maka kunjungan tidak lagi dianggap pencitraan, melainkan bagian dari proses perubahan.
Di titik inilah banjir berubah dari sekadar bencana menjadi panggung kepemimpinan. Apakah pemimpin berhenti pada simbol, atau melangkah pada sistem. Apakah kritik dijadikan gangguan, atau dijadikan peta masalah. Sebab bagi warga yang hidup berdampingan dengan genangan, yang paling penting bukan siapa yang datang, tetapi apa yang berubah setelahnya.