Korupsi dan Pendidikan Rendah: Lingkaran Setan yang Menghambat Kemajuan Bangsa
Korupsi dan Pendidikan Rendah: Lingkaran Setan yang Menghambat Kemajuan Bangsa
Indonesia saat ini menghadapi masalah struktural yang kompleks: korupsi yang meluas dan pendidikan rendah pejabat publik. Kedua faktor ini saling memperkuat, membentuk lingkaran setan yang sulit diputus. Korupsi memungkinkan proyek populis tetap berjalan meski tidak efektif, sementara pendidikan rendah sengaja dipertahankan agar individu mudah dimanipulasi dan dikendalikan. Dampaknya tidak hanya terlihat pada tata kelola negara, tetapi juga pada kualitas generasi muda dan masa depan bangsa.
Salah satu contoh nyata adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini seharusnya bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, namun kenyataannya banyak masalah muncul karena implementasi yang buruk. Ribuan anak dilaporkan mengalami keracunan makanan, pengawasan program nyaris tidak ada, dan standar keamanan pangan sering diabaikan. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk memperkuat pendidikan dan kesejahteraan anak-anak justru tersedot untuk program yang kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi dan pendidikan rendah menciptakan kebijakan populis yang merugikan masyarakat.
Korupsi memungkinkan pejabat yang kurang kompeten tetap berada di posisi strategis. Mereka yang memiliki pendidikan rendah lebih mudah dipengaruhi oleh tekanan politik atau keuntungan materi. Dengan demikian, kebijakan publik cenderung diambil secara instan dan dangkal, fokus pada keuntungan jangka pendek, dan jarang mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi rakyat. Sementara pejabat dengan pendidikan tinggi cenderung berpikir strategis, mempertimbangkan konsekuensi kebijakan, dan meninggalkan legasi positif bagi bangsa.
Fenomena ini semakin parah karena pendidikan rendah sengaja dipertahankan dalam sistem sosial dan politik. Praktik ini menciptakan masyarakat yang kurang kritis dan mudah dimanipulasi, sehingga korupsi dapat terus berkembang tanpa hambatan. Lingkaran ini membuat reformasi pendidikan dan tata kelola negara menjadi sulit terlaksana. Generasi muda pun terdampak, karena kualitas pendidikan mereka terhambat akibat fokus anggaran yang bergeser ke proyek populis yang tidak efektif.
Lebih jauh, kasus MBG juga menunjukkan peran DPR yang tidak optimal. Seharusnya DPR menjadi pengawas program pemerintah dan memastikan anggaran digunakan secara efektif. Namun, beberapa anggota DPR justru mendukung agar program tetap berjalan tanpa evaluasi yang memadai. Hal ini menegaskan bagaimana korupsi dan pendidikan rendah berkolaborasi untuk menjaga status quo, di mana kebijakan merugikan publik tetap berlangsung.
Lingkaran setan ini tidak hanya merusak tata kelola dan ekonomi negara, tetapi juga menghambat pembangunan manusia. Pendidikan rendah membuat pejabat lebih mudah tergiur materi dan kekuasaan, sementara korupsi mempertahankan sistem yang mengekang kemampuan rakyat untuk berpendidikan dan mandiri. Akibatnya, masyarakat cenderung pasif, kurang kritis, dan bergantung pada kebijakan populis.
Memutus lingkaran setan ini membutuhkan reformasi menyeluruh. Pendidikan berkualitas, integritas pejabat publik, dan pemilu bersih dari praktik korupsi menjadi kunci untuk menciptakan generasi pemimpin yang cerdas, beretika, dan berpihak pada rakyat. Dengan langkah ini, proyek-proyek pemerintah dapat dijalankan efektif, anggaran negara digunakan tepat sasaran, dan generasi muda memiliki kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas.
Kesimpulannya, korupsi dan pendidikan rendah membentuk lingkaran setan yang menghambat kemajuan bangsa. Program populis yang dijalankan tanpa pengawasan, seperti MBG, menjadi contoh nyata bagaimana dampak kombinasi kedua masalah ini merugikan rakyat. Reformasi pendidikan, pemberantasan korupsi, dan penguatan tata kelola publik menjadi langkah strategis untuk memutus lingkaran tersebut dan membangun Indonesia yang lebih cerdas, adil, dan berkelanjutan.