Menjaga Demokrasi dengan Aksi Nyata, Bukan Hanya Keluhan
Menjaga Demokrasi dengan Aksi Nyata, Bukan Hanya Keluhan
Oleh Akang Marta
Perdebatan tentang wacana mengembalikan Pilkada ke DPRD tidak cukup disikapi dengan kemarahan di media sosial atau diskusi sesaat. Demokrasi tidak runtuh karena satu kebijakan, tetapi karena publik berhenti peduli. Karena itu, yang kita perlukan bukan sekadar protes emosional, melainkan langkah sadar, terarah, dan berkelanjutan. Pertanyaannya sederhana: setelah memahami risikonya, apa yang bisa dilakukan warga negara agar kedaulatan tetap berada di tangan rakyat?
Langkah pertama adalah edukasi. Banyak kebijakan bermasalah lolos bukan karena disetujui rakyat, tetapi karena rakyat tidak benar-benar memahami dampaknya. Narasi “efisiensi” sering terdengar manis, padahal di baliknya ada pengurangan hak partisipasi. Di sinilah peran warga menjadi penting: menyebarkan informasi, menulis, berdiskusi, dan membagikan analisis yang jernih agar publik tidak “tertidur” saat haknya dipangkas perlahan. Edukasi bukan berarti menggurui, tetapi mengajak berpikir bersama.
Media sosial, forum warga, grup komunitas, hingga ruang diskusi kampus bisa menjadi sarana. Bukan untuk memecah, melainkan untuk menjelaskan bahwa Pilkada langsung bukan soal teknis pemilu, melainkan soal hubungan rakyat dan kekuasaan. Ketika semakin banyak orang sadar, maka kebijakan yang merugikan publik akan menghadapi tekanan moral yang kuat.
Langkah kedua adalah menandai sikap politik. Demokrasi bekerja bukan hanya lewat suara di bilik, tetapi juga lewat ingatan kolektif. Warga perlu memperhatikan partai, elite, dan wakil rakyat yang mendukung pengurangan hak memilih. Bukan untuk membenci, tetapi untuk mencatat. Politik tanpa ingatan akan selalu mengulang kesalahan yang sama. Jika hari ini ada pihak yang rela memangkas kedaulatan demi alasan praktis, publik berhak mengingatnya saat pemilu berikutnya, termasuk 2029 nanti.
Menandai bukan berarti menyerang, tetapi mempraktikkan akuntabilitas. Wakil rakyat harus tahu bahwa setiap keputusan mereka tidak hilang begitu saja. Ada konsekuensi politik dari setiap sikap. Dengan cara ini, rakyat mengirim pesan bahwa kekuasaan bukan cek kosong, melainkan amanah yang terus diawasi.
Langkah ketiga adalah bersuara. Diam adalah bentuk persetujuan paling berbahaya dalam demokrasi. Ketika narasi “efisiensi” dipakai untuk membungkam hak, warga perlu merespons dengan argumen, bukan emosi semata. Menulis opini, menyampaikan aspirasi ke wakil rakyat, ikut forum publik, atau bahkan berdiskusi di ruang keluarga adalah bentuk suara politik yang sering diremehkan, tetapi berdampak besar.
Bersuara juga berarti menolak normalisasi pengurangan hak. Jika publik terbiasa dengan logika bahwa hak bisa dipangkas demi kenyamanan elite, maka ke depan pengurangan lain akan terasa wajar. Padahal, kedaulatan tidak pernah lahir dari kenyamanan, tetapi dari keberanian menjaga ruang partisipasi.
Selain tiga langkah itu, ada satu hal penting: mengawal solusi, bukan hanya menolak. Jika alasan pemerintah adalah biaya, maka warga bisa mendorong perbaikan tata kelola Pilkada: digitalisasi proses, penyederhanaan logistik, transparansi dana kampanye, dan penguatan pengawasan. Dengan begitu, publik tidak hanya berkata “tidak”, tetapi juga menawarkan jalan keluar yang demokratis.
Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang anti-kritik, tetapi yang mampu memperbaiki diri tanpa mencabut akarnya. Pilkada langsung memang punya masalah, tetapi masalah itu bisa diselesaikan tanpa memindahkan kedaulatan dari rakyat ke elite. Mengkritik sambil menawarkan solusi adalah tanda kedewasaan politik.
Yang juga tidak kalah penting adalah membangun solidaritas lintas kelompok. Isu Pilkada bukan isu satu partai, satu daerah, atau satu generasi. Ia menyangkut masa depan hubungan antara warga dan negara. Ketika petani, mahasiswa, pekerja, akademisi, dan komunitas sipil berbicara dalam satu nada tentang pentingnya hak memilih, tekanan publik menjadi lebih bermakna.
Sering kali kita merasa kecil di hadapan negara. Tetapi sejarah menunjukkan, perubahan besar justru lahir dari kesadaran kolektif yang terus dirawat. Reformasi 1998 tidak lahir dari satu tokoh, melainkan dari jutaan warga yang menolak diam. Prinsip yang sama berlaku hari ini: menjaga demokrasi bukan tugas elite, melainkan tanggung jawab bersama.
Pada akhirnya, solusi bukan sekadar turun ke jalan atau membuat tagar, tetapi membangun budaya politik sadar hak. Edukasi agar publik paham, menandai agar kekuasaan akuntabel, dan bersuara agar narasi tidak dimonopoli. Jika tiga hal ini berjalan, maka kedaulatan tidak mudah dipangkas dengan dalih apa pun.
Demokrasi tidak minta kita sempurna, hanya minta kita tidak apatis. Ketika hak memilih terancam, pilihan kita sederhana: menjadi penonton, atau menjadi warga negara. Menjaga Pilkada langsung berarti menjaga hubungan paling dasar antara rakyat dan kekuasaan. Dan itu dimulai bukan dari kemarahan, tetapi dari tindakan kecil yang konsisten dan sadar.