Urgensi Intervensi Lembaga dan Regulasi: Menyelamatkan Etika Seni Indramayu
Urgensi Intervensi Lembaga dan Regulasi:
Menyelamatkan Etika Seni Indramayu
Kondisi seni pertunjukan di Indramayu saat ini
secara gamblang menunjukkan urgensi intervensi dari lembaga-lembaga terkait.
Salah satu pilar yang seharusnya memegang peran sentral adalah Dewan
Kesenian Indramayu (DKI). Sayangnya, dari pengamatan yang ada, peran
DKI dinilai belum optimal. Ada kesan kuat bahwa DKI dan organisasi seni lainnya
lebih banyak berkutat di ranah elitis dan politis, sehingga persoalan-persoalan
substansial yang dihadapi para pelaku seni di lapangan—mulai dari kualitas
pertunjukan hingga kesejahteraan seniman—justru terabaikan.
Kunjungi channel Youtube kami DISINI
Padahal, mekanisme pengawasan dan pembinaan seni
pertunjukan di masa lampau jauh lebih terstruktur. Dikisahkan bahwa setiap grup
seni yang akan mengadakan pementasan wajib melaporkan aktivitasnya kepada Dewan
Kesenian. Kemudian, dari Dewan Kesenian, atau perwakilan dari Dinas Pendidikan,
Kesenian, dan Kebudayaan, akan diutus pengawas untuk memantau langsung jalannya
pementasan. Mereka tidak hanya memastikan kesesuaian cerita dengan etika dan
moral masyarakat, tetapi juga memeriksa perizinan dan identitas para personel.
Sebuah sistem yang, meskipun tidak sempurna, setidaknya menunjukkan komitmen
terhadap kualitas dan etika.
Namun, praktik pengawasan semacam ini kini sudah
tidak ada. Beberapa pihak merasa tidak nyaman diawasi, bahkan menganggap
kehadiran pengawas seperti "pungli" yang hanya meminta data tanpa
memberikan pembinaan yang berarti. Akibatnya, seniman di lapangan merasa tidak
perlu kooperatif, menciptakan kekosongan dalam pembinaan dan pengawasan. Inilah
yang pada akhirnya membuat etika pertunjukan semakin terabaikan, dan seni
Indramayu berpotensi kehilangan arah.
Lebih lanjut, masalah regulasi
juga menjadi sorotan tajam. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang jelas dan
memadai untuk seniman lokal di Indramayu. Kurangnya campur tangan pemerintah
daerah, baik eksekutif maupun legislatif, serta Dewan Kesenian itu sendiri,
membuat seniman merasa tidak terlindungi dan tidak mendapatkan porsi yang
seharusnya dalam pengembangan seni lokal. Kondisi ini berimbas langsung pada
minimnya pemberdayaan seniman dan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan
mereka. Tanpa payung hukum yang jelas, mereka rentan terhadap eksploitasi dan
persaingan yang tidak sehat.
Regulasi yang jelas sangat diperlukan untuk
menjaga kualitas seni dan memastikan bahwa seni tetap menjadi media yang
positif. Regulasi dapat mencakup standar etika pertunjukan yang wajib dipatuhi,
perlindungan hak cipta seniman agar mereka mendapatkan penghargaan yang layak,
serta skema pemberdayaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas dan
kesejahteraan mereka. Tanpa kerangka regulasi yang kuat, seni akan terus
didorong oleh logika pasar dan komersialisasi semata, tanpa mempertimbangkan
dampaknya terhadap masyarakat, khususnya generasi muda.
Pemerintah daerah seharusnya menunjukkan
keberpihakan yang lebih besar pada seni lokal. Contoh nyata adalah ketika
diadakan pertunjukan di pendopo yang justru mendatangkan musisi dari luar
Indramayu. Jika tujuannya adalah memperkenalkan seni, mengapa bukan seniman
Indramayu yang dilibatkan? Ini justru terkesan "mengeruk" sumber daya
dari Indramayu untuk dibawa keluar, alih-alih memajukan talenta lokal.
Seharusnya, ketika ada pementasan, seniman-seniman di wilayah Indramayu yang
diutamakan untuk tampil, sehingga mereka merasa bangga dan memiliki kesempatan
untuk lebih memperkenalkan seni Indramayu ke kancah yang lebih luas. Peran
lembaga dan regulasi yang kuat bukan hanya tentang pengawasan, tetapi juga
tentang pembinaan, pemberdayaan, dan perlindungan demi masa depan seni yang
beretika dan bermartabat.
Content Creator
Akang Marta (Indramayutradisi.com)