Sinergi Kebijakan Fiskal
Sinergi Kebijakan Fiskal: Menyatukan Visi, Pertumbuhan, dan
Reformasi Institusional
Dalam kerangka kebijakan fiskal yang sehat, semua pilar seperti pemutihan
BPJS, stimulus likuiditas ke daerah, reformasi birokrasi pajak, proyeksi
pertumbuhan, dan utang negara tidak dapat berdiri sendiri. Setiap elemen
kebijakan tersebut harus saling mendukung agar dampaknya bersifat sinergis,
bukan saling meniadakan. Hubungan antarkebijakan ini menjadi penting untuk
menjaga kestabilan ekonomi nasional secara menyeluruh. Jika kebijakan dijalankan
secara terpisah, maka risiko kontradiksi dan ketidakefisienan akan meningkat.
Oleh karena itu, strategi terpadu menjadi kunci dalam mewujudkan keseimbangan
fiskal yang berkelanjutan.
Pendekatan bertahap dan berbasis prioritas merupakan langkah awal yang perlu
diambil dalam pelaksanaan kebijakan. Pemutihan dapat dimulai secara terbatas,
misalnya hanya untuk tunggakan BPJS dari kelompok masyarakat miskin atau segmen
tertentu. Sementara itu, restrukturisasi dapat diterapkan bagi segmen lainnya
yang masih memiliki kemampuan membayar. Tujuan utamanya bukan memberi
keringanan tanpa batas, melainkan membangun kepatuhan jangka panjang terhadap
sistem. Dengan demikian, kebijakan ini tetap adil dan tidak menimbulkan moral
hazard.
Selanjutnya, belanja produktif perlu diprioritaskan di wilayah yang menerima
suntikan likuiditas. Jika dana murah dialirkan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD)
di Jawa Timur atau DKI Jakarta, maka proyek infrastruktur dan usaha kecil di
daerah tersebut juga harus disiapkan. Hal ini memastikan bahwa dana yang
disalurkan memiliki arah dan sasaran yang jelas. Proyek-proyek tersebut harus
terhubung dengan pasar dan memiliki off-taker agar hasilnya berdampak nyata.
Dengan sinergi antara stimulus dan belanja produktif, pertumbuhan ekonomi daerah
dapat meningkat secara signifikan.
Kebijakan fiskal juga harus mengombinasikan insentif pasar modal dan
perpajakan untuk memperkuat fondasi ekonomi. Langkah seperti penertiban saham
gorengan dan pemberian insentif pajak transaksi akan meningkatkan kepercayaan
investor. Namun, kebijakan ini perlu disertai dengan regulasi pasar modal yang
tegas dan sistem pemantauan yang transparan. Tujuannya adalah menciptakan
ekosistem investasi yang sehat dan berintegritas tinggi. Dengan begitu,
pertumbuhan pasar modal akan sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak
negara.
Reformasi birokrasi merupakan pilar utama yang menentukan tingkat
kepercayaan publik dan efisiensi pemerintahan. Proses pemberhentian maupun
penghargaan terhadap pegawai harus berdasarkan indikator objektif dan sistem
yang transparan. Penerapan sistem teknologi informasi akan meminimalkan
intervensi manual dan potensi penyalahgunaan wewenang. Reformasi birokrasi yang
kuat akan mempercepat penyerapan anggaran dan mengurangi potensi korupsi serta
kebocoran dana. Akhirnya, birokrasi yang profesional menjadi fondasi
keberhasilan seluruh kebijakan ekonomi.
Dalam konteks pembiayaan, konsistensi antara strategi utang dan kebijakan
fiskal sangat penting dijaga. Setiap stimulus, baik berupa likuiditas maupun percepatan
belanja, harus memperhatikan batas rasio utang nasional. Kebijakan fiskal tidak
boleh menyebabkan lonjakan utang yang dapat membebani generasi berikutnya. Jika
terdapat dana berlebih atau proyek tidak terserap sesuai rencana, pemerintah
perlu menyiapkan mekanisme relokasi anggaran. Pendekatan ini akan menjaga
disiplin fiskal tanpa menghambat program pembangunan.
Pemerintah juga memerlukan sistem monitoring dan evaluasi yang berjalan
secara real time untuk memastikan efektivitas kebijakan. Dashboard pengawasan
perlu memuat data penyerapan anggaran, pertumbuhan kredit, rasio kredit
bermasalah (NPL), serta tingkat kepatuhan iuran BPJS. Selain itu, indikator
makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar juga harus terus
dipantau. Dengan data yang terintegrasi, pengambil kebijakan dapat melakukan
koreksi cepat terhadap dinamika ekonomi. Pendekatan berbasis data ini akan
meningkatkan akurasi kebijakan dan respons pemerintah terhadap perubahan
situasi.
Terakhir, keterbukaan publik dan akuntabilitas merupakan prasyarat bagi
kebijakan yang berkeadilan dan dipercaya masyarakat. Setiap keputusan besar
seperti pemutihan BPJS, injeksi likuiditas, atau reformasi birokrasi harus
disertai dengan data dan alasan yang jelas. Transparansi ini memungkinkan publik
untuk berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan secara konstruktif.
Akuntabilitas juga menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga
keberlanjutan fiskal nasional. Dengan keterbukaan dan pengawasan publik,
kepercayaan terhadap pemerintah akan semakin kuat.
Dengan pendekatan yang integratif dan berbasis sinergi kebijakan, visi
Menteri untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, menyeimbangkan fiskal, serta
memperkuat reformasi institusional dapat diwujudkan. Setiap elemen kebijakan
saling melengkapi dalam mendorong stabilitas ekonomi yang inklusif. Koordinasi
lintas sektor menjadi kunci agar kebijakan berjalan konsisten dan saling
menguatkan. Upaya ini juga penting untuk mencegah munculnya krisis akibat
kebijakan yang timpang. Dengan demikian, visi ekonomi berkelanjutan bukan hanya
menjadi wacana, tetapi juga kenyataan yang dapat dirasakan masyarakat.
Kontributor
Akang
Marta