Perang Aceh: Ketika Sejarah Panjang Perlawanan Disederhanakan, dan Keteguhan Bangsa Dilupakan
Perang Aceh: Ketika Sejarah Panjang Perlawanan Disederhanakan, dan Keteguhan Bangsa Dilupakan
Oleh Akang Marta
Tahun 1873, Belanda datang ke Aceh dengan keyakinan yang tampak rasional menurut logika kolonial abad ke-19: Aceh hanyalah satu kerajaan di ujung Sumatra, jauh dari pusat kekuasaan, dan akan tumbang dalam hitungan bulan. Dalam kalkulasi militer modern Eropa, perang semacam ini seharusnya singkat, tegas, dan berakhir dengan penandatanganan penyerahan. Namun sejarah jarang tunduk pada kesombongan perhitungan. Di Aceh, Belanda bukan hanya salah—mereka terperangkap dalam perang terpanjang, paling melelahkan, dan paling brutal yang pernah mereka hadapi di Nusantara.
Aceh bukan kerajaan kecil tanpa daya. Kesultanan Aceh Darussalam adalah entitas politik dan spiritual yang telah lama berdiri, dengan jaringan diplomatik luas, hubungan internasional, serta legitimasi agama yang kuat. Aceh bukan sekadar wilayah kekuasaan, melainkan sebuah dunia dengan sistem nilai, identitas, dan keyakinan kolektif yang memandang tanah air sebagai amanah dan iman sebagai benteng terakhir. Maka ketika Belanda datang, konflik ini sejak awal bukan hanya soal kekuasaan, tetapi soal harga diri, keyakinan, dan keberlangsungan sebuah peradaban.
Serangan pertama Belanda menjadi tamparan keras bagi rasa superioritas kolonial. Pasukan mereka tidak disambut dengan penyerahan, melainkan dengan perlawanan yang terorganisir dan penuh determinasi. Jenderal mereka tewas, pasukan limbung, dan strategi konvensional Eropa runtuh di hadapan medan Aceh yang tidak ramah. Hutan lebat, rawa, sungai, dan kampung-kampung yang tampak sunyi berubah menjadi jebakan mematikan. Musuh tidak selalu terlihat, tetapi selalu hadir. Di Aceh, setiap jalan bisa menjadi liang kematian, setiap rumah bisa menjadi pos perlawanan.
Yang paling mengejutkan Belanda adalah kenyataan bahwa perlawanan Aceh tidak mengikuti pola perang biasa. Rakyat tidak menunggu di benteng besar atau lapangan terbuka. Mereka menyatu dengan alam dan kehidupan sehari-hari. Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi pusat konsolidasi. Ulama bukan sekadar pemuka agama, melainkan pemimpin moral dan strategis. Perang ini hidup di denyut masyarakat, bukan hanya di barak tentara. Inilah yang membuat Aceh begitu sulit ditaklukkan.
Ketika strategi militer terbuka gagal, Belanda mengubah wajah perang. Tidak lagi frontal, tidak lagi terhormat menurut standar perang klasik. Mereka memilih perang menghabisi perlahan. Desa-desa dibakar, ladang dihancurkan, rakyat sipil dijadikan target. Logistik perlawanan dilumpuhkan dengan menghancurkan sumber hidup masyarakat. Anak-anak, perempuan, dan orang tua ikut menanggung akibat. Inilah wajah kolonialisme yang paling telanjang: kekerasan sistematis atas nama “ketertiban”.
Perang Aceh menjadi salah satu konflik kolonial paling brutal di Asia Tenggara. Kekejaman tidak lagi menjadi penyimpangan, melainkan metode. Namun bahkan dalam situasi seperti itu, Aceh tidak runtuh. Ketika Sultan ditangkap, perlawanan tidak berhenti. Ketika istana jatuh, api perlawanan justru menyebar. Ini adalah ironi bagi kolonialisme: menghancurkan simbol kekuasaan tidak berarti mematikan semangat rakyat. Sebab bagi Aceh, perlawanan tidak bergantung pada satu figur atau satu benteng, melainkan pada keyakinan kolektif.
Ulama seperti Teuku Cik Di Tiro memainkan peran krusial. Mereka mengubah perang menjadi jihad mempertahankan tanah dan iman. Narasi ini memberi makna transenden pada perlawanan: mati bukan sekadar kehilangan nyawa, tetapi pengorbanan. Tokoh-tokoh seperti Cut Nyak Dien dan Teuku Umar menunjukkan bahwa perlawanan Aceh tidak mengenal batas gender atau kelas. Perempuan bukan penonton, melainkan aktor sejarah. Bangsawan tidak selalu berada di istana, tetapi turun ke medan juang. Perang ini menjadi milik semua orang.
Strategi gerilya Aceh membuat Belanda semakin frustasi. Tidak ada garis depan yang jelas. Tidak ada deklarasi kemenangan yang pasti. Setiap keberhasilan kecil dibalas dengan perlawanan baru di tempat lain. Biaya perang membengkak. Tentara kolonial mati bukan hanya oleh peluru, tetapi oleh malaria, kelelahan, dan tekanan psikologis. Aceh menggerogoti kekuatan Belanda bukan dengan satu pukulan besar, tetapi dengan ribuan luka kecil yang tidak pernah sembuh sepenuhnya.
Dalam keputusasaan, Belanda mengeluarkan senjata paling berbahaya: adu domba. Snouck Hurgronje mempelajari Aceh bukan untuk memahami, melainkan untuk memecah. Pengetahuan dijadikan alat dominasi. Ulama dipisahkan dari bangsawan, adat dipertentangkan dengan agama, rakyat diadu satu sama lain. Ini bukan sekadar strategi militer, tetapi perang terhadap struktur sosial dan kepercayaan. Dan harus diakui, strategi ini cukup efektif dalam melemahkan perlawanan terbuka.
Namun melemah bukan berarti padam. Bahkan setelah tahun 1904—yang oleh Belanda disebut sebagai “akhir perang”—perlawanan bersenjata Aceh masih muncul bertahun-tahun kemudian. Api yang menyala lama tidak mudah dipadamkan hanya dengan deklarasi sepihak. Perang Aceh tidak pernah benar-benar berakhir dalam arti moral dan historis. Ia hanya berubah bentuk, berpindah medan, dan bersembunyi dalam ingatan rakyat.
Perang ini memakan puluhan ribu nyawa rakyat Aceh dan ribuan tentara kolonial. Ia berlangsung lebih lama dari Perang Dunia I, dan jauh lebih berdarah daripada yang sering diajarkan di buku sekolah. Ironisnya, dalam sejarah resmi Indonesia, perang ini sering diringkas menjadi beberapa paragraf. Seolah-olah penderitaan, keberanian, dan keteguhan Aceh cukup diwakili oleh catatan singkat dan nama-nama tokoh tanpa konteks.
Penyederhanaan ini bukan sekadar masalah akademik, melainkan masalah ingatan kolektif. Ketika sejarah panjang perlawanan direduksi, bangsa kehilangan cermin untuk memahami dirinya sendiri. Aceh bukan hanya kisah daerah, tetapi bagian penting dari narasi nasional tentang ketahanan, harga diri, dan keberanian melawan ketidakadilan. Mengerdilkan Perang Aceh berarti mengerdilkan makna kemerdekaan itu sendiri.
Aceh mengajarkan bahwa Indonesia tidak pernah menyerah, bahkan saat dunia berhenti memperhatikan. Ketika tidak ada sorotan internasional, ketika korban jatuh tanpa headline, perlawanan tetap berlangsung. Ini adalah pelajaran tentang keteguhan yang tidak bergantung pada pengakuan. Tentang martabat yang dijaga bahkan dalam kekalahan. Tentang keyakinan bahwa mempertahankan tanah air adalah kewajiban, bukan pilihan.
Refleksi atas Perang Aceh juga menantang kita hari ini: apakah kita masih menghargai keteguhan semacam itu? Ataukah kita terlalu cepat menyerah pada kenyamanan, kompromi, dan lupa pada harga yang dibayar generasi sebelumnya? Sejarah bukan untuk dipuja secara romantis, tetapi untuk dipahami secara jujur. Kekejaman kolonial harus diakui, perpecahan internal harus dicatat, dan keberanian rakyat harus ditempatkan pada posisi yang layak.
Perang Aceh bukan cerita tentang kemenangan cepat atau kekalahan mutlak. Ia adalah cerita tentang daya tahan. Tentang bangsa yang memilih bertahan meski tahu peluangnya kecil. Tentang rakyat yang menolak tunduk meski harus membayar dengan nyawa. Dalam dunia yang sering mengagungkan hasil instan, Aceh mengajarkan nilai kesabaran, keteguhan, dan keberanian jangka panjang.
Mungkin inilah sebabnya Perang Aceh terasa “tidak nyaman” bagi narasi sejarah yang sederhana. Ia terlalu panjang, terlalu kompleks, dan terlalu berdarah untuk dijadikan cerita heroik yang rapi. Namun justru di situlah nilainya. Aceh mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, melainkan hasil dari rangkaian perlawanan panjang—banyak di antaranya sunyi dan terlupakan.
Mengingat Aceh berarti menolak lupa. Berarti memberi ruang bagi sejarah yang tidak selesai dalam satu bab. Dan berarti mengakui bahwa Indonesia berdiri di atas keteguhan orang-orang yang tidak pernah berhenti melawan, bahkan ketika mereka tahu kemenangan tidak akan datang dalam waktu dekat. Aceh bukan sekadar masa lalu. Ia adalah pengingat bahwa harga diri bangsa selalu lahir dari keberanian untuk tidak menyerah.