Apa Kudu Viral Dhisik Tah, Yaaa? Tentang Kas, Gosip, dan Budaya Geger di Kampung Digital
Apa Kudu Viral Dhisik Tah, Yaaa? Tentang Kas, Gosip, dan Budaya Geger di Kampung Digital
Oleh: Akang Marta
“Apa kudu viral dhisik tah, yaaa… duit kas pirang-pirang kanggo apa.” Kalimat sederhana ini, kalau dibaca sekilas, mungkin terdengar seperti keluhan biasa. Namun jika direnungkan lebih dalam, ia adalah potret utuh tentang zaman: tentang bagaimana urusan yang seharusnya selesai di warung kopi, pos ronda, atau musyawarah kecil, kini menunggu satu syarat penting—viral lebih dulu. Seolah-olah kebenaran baru sah kalau sudah ramai, dan keadilan baru dicari kalau sudah geger.
Di kolom komentar, nama-nama samaran bermunculan. AA, dengan gaya khasnya, nyeletuk santai namun menohok. “Aja nagih-nagih nur, ko tandur gah durung pragat.” Sebuah kalimat yang terdengar membela, tapi juga menyiratkan kebiasaan lama: menunda, menghindar, dan berharap waktu mengubur kewajiban. Dalam banyak komunitas kecil, utang sosial sering lebih berat dari utang uang, tapi justru itulah yang paling sering diabaikan.
DC pun ikut nimbrung, menyentil balik dengan nada separuh bercanda, separuh serius. “Ko nur jaragan tandur dipit.” Kalimat ini seperti membuka lapisan baru: bahwa dalam setiap polemik kas, selalu ada asumsi, selalu ada prasangka, dan selalu ada perasaan “dia kan mampu, kenapa belum juga?” Media sosial membuat prasangka itu tidak lagi dibisikkan, melainkan dipajang terang-terangan.
Lalu X muncul dengan komentar singkat tapi keras: “Pada bayar woy.” Ini tipikal suara mayoritas yang lelah dengan basa-basi. Di balik kalimat pendek itu ada rasa jengkel kolektif. Namun, justru karena singkat dan emosional, ia mudah memicu api. Media sosial memang tidak memberi ruang panjang untuk empati; yang ada hanya potongan kalimat yang mudah disalahpahami.
R bertanya polos, “Geger apa sih nur.” Pertanyaan ini menarik, karena sering kali yang paling bingung justru adalah mereka yang datang belakangan. Geger sudah terlanjur membesar, emosi sudah naik, tapi substansi masalahnya sendiri kabur. Apa sebenarnya yang dipersoalkan? Jumlah uangnya? Transparansinya? Atau sekadar rasa tidak enak yang akhirnya meledak?
Di sisi lain, LSM menulis dengan nada bercanda, “mi D mene komen ning status e bos besar 😁.” Inilah ciri khas konflik era digital: selalu ada yang menertawakan, selalu ada yang melihat drama sebagai hiburan. Tidak salah, tapi sering kali justru komentar semacam inilah yang membuat api semakin besar. Bukan karena isinya, tapi karena konteksnya.
Sebagai pembuat unggahan, DD mencoba meredam, meski dengan gaya khasnya sendiri. “Aja pd bangorr ning wong tua kuh.” Kalimat ini seperti rem darurat: pengingat bahwa di balik layar, ada orang tua, ada perasaan, ada harga diri. Namun sayangnya, di dunia maya, rem sering kali tidak berfungsi. Pesan damai tenggelam di antara tawa, emoji, dan balasan berantai.
D kemudian menimpali dengan candaan lain. “Lagi sibuk deleng konser sun.” Tawa pun pecah. Konflik bergeser dari substansi ke selingan. Dari kas ke konser. Dari kewajiban ke hiburan. Inilah ironi media sosial: masalah serius bisa berubah jadi bahan guyonan dalam hitungan menit, dan sebaliknya, candaan kecil bisa berubah jadi konflik besar dalam sekejap.
AC menutup rangkaian komentar dengan gaya khas emak-emak medsos: penuh emoji, penuh canda, dan penuh keakraban. Namun justru di sinilah kita melihat gambaran utuh masyarakat digital hari ini. Semua orang punya suara, semua orang bebas berkomentar, tapi tidak semua orang bertanggung jawab pada dampaknya.
Persoalan “duit kas” sebenarnya bukan hal baru. Sejak dulu, urusan kas selalu sensitif. Ia bukan sekadar soal uang, tapi soal kepercayaan. Ketika kas dipertanyakan, yang goyah bukan hanya saldo, tapi rasa kebersamaan. Namun dulu, masalah ini dibicarakan secara langsung, dengan nada pelan, meski kadang panas. Sekarang, satu status cukup untuk mengumpulkan hakim, jaksa, saksi, dan penonton dalam satu layar.
Pertanyaan besarnya tetap sama: apa memang harus viral dulu? Apakah tidak ada ruang untuk menyelesaikan secara dewasa tanpa tontonan publik? Atau justru kita sudah kecanduan perhatian, sampai-sampai masalah kecil pun terasa hambar kalau tidak ramai?
Budaya “geger” ini perlahan mengubah cara kita memandang konflik. Bukan lagi tentang mencari solusi, tapi tentang siapa paling cepat berkomentar. Siapa paling lucu. Siapa paling pedas. Padahal, setelah geger reda, yang tersisa sering kali hanyalah rasa canggung, hubungan yang retak, dan kas yang mungkin tetap belum beres.
Tulisan ini bukan untuk menyalahkan satu nama, satu komentar, atau satu status. Semua nama di sini hanyalah samaran, tapi karakternya nyata. Mereka adalah kita. Kita yang kadang lelah menunggu, kadang gemas melihat kelambanan, tapi juga kadang lupa bahwa di balik layar ada manusia dengan cerita sendiri.
Mungkin sudah saatnya kita bertanya ulang: mau sampai kapan urusan bersama diselesaikan dengan status? Mau sampai kapan kas, iuran, dan kewajiban kolektif dijadikan bahan hiburan publik? Viral memang memberi tekanan, tapi tidak selalu memberi penyelesaian.
Sebab pada akhirnya, duit kas tetap duit kas. Ia tidak butuh ribuan like, tidak butuh emoji tertawa, dan tidak butuh geger tujuh kolom komentar. Yang ia butuhkan hanya satu hal sederhana: tanggung jawab, kejujuran, dan komunikasi yang manusiawi. Tanpa harus viral terlebih dahulu.