Banjir, Air Butek, dan Tawa yang Tidak Pernah Sampai ke Rumah Warga
Banjir, Air Butek, dan Tawa yang Tidak Pernah Sampai ke Rumah Warga
Oleh: Akang Marta
Banjir datang membawa air yang melimpah, tetapi tidak semua orang merayakannya dengan rasa syukur. Di banyak sudut kampung, air banjir justru menjadi tanda bahwa ada yang tidak beres dengan cara negeri ini mengelola alam dan kebutuhan dasar warganya. Anehnya, di tengah banjir yang airnya keruh seperti bandrek basi, ada pihak yang justru tersenyum lebar. PDAM, misalnya, bisa saja mencatat keuntungan besar karena pasokan air baku tidak perlu lagi dibeli. Alam bekerja gratis, sementara warga menanggung akibatnya.
Air yang meluap dari kali, sawah, dan saluran menjadi sumber air baku instan. Tidak perlu biaya ekstra, tidak perlu negosiasi panjang, cukup dialirkan saja. Soal kualitas, itu urusan belakangan. Air boleh butek, asal tetap mengalir ke pipa. Logika ini terdengar sederhana, bahkan efisien, tetapi menyimpan persoalan besar tentang siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan. Dalam situasi seperti ini, banjir bukan bencana, melainkan peluang.
Namun tidak semua orang bisa memanfaatkan peluang dari air yang melimpah itu. Ada pula yang justru buntung, salah satunya figur yang disebut dengan nama samaran Upi Onol Onol. Ia tidak berani kembali ke wilayah tertentu karena diadang-adang warga yang sudah terlanjur marah. Karang Ampel, misalnya, menjadi simbol kemarahan kolektif yang menumpuk. Bukan karena satu kesalahan tunggal, melainkan karena akumulasi kekecewaan yang lama dipendam.
Dalam kemarahan itu, ancaman pun muncul, meski sering dibungkus dengan bahasa guyon. “Arep ditempilingi ayang-ayange,” kata orang-orang, setengah bercanda setengah serius. Kalimat semacam ini menunjukkan bahwa emosi sosial sudah mencapai titik jenuh. Ketika dialog tidak lagi dipercaya, ancaman fisik mulai dianggap sebagai bentuk ekspresi yang sah. Di sinilah kita bisa melihat betapa rapuhnya relasi antara warga dan figur-figur yang dianggap mewakili atau memanfaatkan situasi.
Sementara itu, air baku yang mengalir deras membuat sebagian pihak tidak perlu lagi membeli pasokan tambahan. Langsung dari kalen, langsung dari aliran yang meluap. Praktis dan murah. Tetapi di balik kepraktisan itu, ada risiko kesehatan dan ketidakadilan yang sering diabaikan. Warga dipaksa menerima air dengan kualitas seadanya, sementara kewajiban membayar tetap berjalan seperti biasa. Air boleh tidak dipakai, tetapi setoran tetap harus disetor.
Cerita tentang seorang ustaz yang pernah “jobrag” dua bulan lalu menjadi potret kecil dari persoalan besar. Ia datang ke kantor PDAM dengan pakaian yang sudah tak layak, gombal kecil, membawa keluhan yang seharusnya didengar dengan empati. Tetapi yang ia dapat justru tatapan cengar-cengir, tawa kecil yang terasa merendahkan. Seperti rombongan yang sedang ngopi santai, duduk manis di balik meja, jauh dari realitas warga.
Alasan yang diberikan terdengar teknis dan dingin: air baku butek, saluran mampet. Bahasa administratif semacam ini sering dipakai untuk menutup kegagalan sistemik. Masalah struktural disederhanakan menjadi gangguan teknis, seolah-olah tidak ada pilihan lain. Padahal, bagi warga, alasan itu tidak menghapus kewajiban membayar atau penderitaan yang mereka alami. Air tetap tidak mengalir dengan layak, tetapi tagihan tetap datang tepat waktu.
Di sinilah ironi itu menjadi telanjang. Banjir membawa banyak air, tetapi tidak membawa keadilan. Air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru menjadi simbol ketimpangan. Yang di hulu menikmati keuntungan, yang di hilir menelan kerugian. PDAM bisa saja mencatat efisiensi, tetapi warga mencatat luka. Dan luka itu tidak selalu terlihat, karena sering disembunyikan di balik sikap pasrah.
Upi Onol Onol, dalam cerita ini, bukan sekadar individu. Ia adalah simbol dari orang-orang yang berada di posisi serba salah. Di satu sisi, ia disalahkan oleh warga karena dianggap bagian dari masalah. Di sisi lain, ia tidak cukup kuat untuk melawan sistem yang lebih besar. Ketika ia mundur, ia dicap pengecut. Ketika ia bersuara, ia dianggap provokator. Pilihan apa pun selalu salah di mata yang sudah marah.
Fenomena ini menunjukkan bahwa banjir bukan hanya soal air yang meluap, tetapi juga soal emosi yang meluap. Ketika kebutuhan dasar seperti air bersih tidak terpenuhi dengan adil, kemarahan sosial akan mencari sasaran. Kadang sasaran itu tepat, kadang meleset. Tetapi kemarahan itu lahir dari pengalaman nyata: merasa tidak dihargai, tidak didengar, dan tidak dianggap penting.
Yang paling menyakitkan adalah ketika penderitaan ini dianggap biasa. Banjir dianggap musiman, air keruh dianggap risiko, dan pelayanan buruk dianggap nasib. Normalisasi penderitaan adalah bentuk kekerasan yang paling halus. Ia tidak memukul, tetapi melelahkan. Ia tidak berteriak, tetapi mematikan harapan perlahan-lahan. Warga dipaksa menyesuaikan diri dengan ketidakadilan, bukan sistem yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan warga.
Dalam konteks ini, tawa cengar-cengir di kantor pelayanan publik menjadi simbol jarak yang lebar. Jarak antara yang melayani dan yang dilayani, antara yang memutuskan dan yang merasakan dampaknya. Ketika empati hilang, pelayanan berubah menjadi rutinitas kosong. Meja pelayanan bukan lagi tempat menyelesaikan masalah, melainkan benteng yang memisahkan dua dunia.
Tulisan ini bukan sekadar keluhan tentang air butek atau tagihan yang tetap berjalan. Ia adalah kritik terhadap cara negara, melalui institusi-institusinya, memandang warganya. Apakah warga hanya dianggap sebagai pelanggan yang harus membayar, atau sebagai manusia yang berhak atas layanan bermartabat? Pertanyaan ini sederhana, tetapi jawabannya menentukan arah keadilan sosial.
Banjir akan terus datang, mungkin dengan intensitas yang berbeda. Air akan terus meluap, entah jernih atau keruh. Tetapi yang lebih penting adalah apakah sistem akan terus membiarkan ketimpangan mengalir bersama air itu. Selama keuntungan dihitung tanpa memperhitungkan penderitaan, cerita seperti ini akan terus berulang. Dan selama itu pula, warga akan terus bertanya, mengapa air yang begitu banyak tidak pernah cukup untuk menghadirkan keadilan.
Pada akhirnya, air bukan sekadar komoditas atau angka di laporan keuangan. Ia adalah kebutuhan dasar, hak hidup, dan simbol relasi antara negara dan rakyatnya. Ketika air dikelola tanpa empati, banjir tidak hanya menggenangi jalan dan rumah, tetapi juga kepercayaan publik. Dan kepercayaan yang tenggelam jauh lebih sulit diselamatkan daripada air yang meluap dari kalen.