Ketika Dana Desa Menyusut: Antara Harapan yang Ditekan, Realitas yang Diterima, dan Doa Agar Manfaat Tetap Ada
Ketika Dana Desa Menyusut: Antara Harapan yang Ditekan, Realitas yang Diterima, dan Doa Agar Manfaat Tetap Ada
Oleh Akang Marta
“Dicek desa e sampean ana bli lur, mulai tahun 2026 Dana Desa turun hampir 70%.” Kalimat ini terdengar sederhana, bahkan disampaikan dengan nada santai. Namun bagi warga desa, kalimat seperti ini bukan sekadar informasi. Ia adalah kabar yang bisa mengubah banyak hal: rencana, harapan, bahkan cara orang memandang masa depan desanya sendiri. Angka 70 persen bukan angka kecil. Ia adalah pengurangan yang terasa di jalan, di posyandu, di saluran air, dan di banyak sudut kehidupan sehari-hari.
Dana Desa selama ini sudah menjadi semacam napas tambahan bagi desa. Bukan karena desa tidak bisa hidup tanpa dana itu, tetapi karena selama beberapa tahun terakhir, dana tersebut telah menjadi penopang banyak aktivitas yang sebelumnya hanya bisa direncanakan, tapi sulit diwujudkan. Ketika kabar penurunan hampir 70 persen muncul, yang pertama kali terasa bukan kemarahan, melainkan keterkejutan. Disusul pertanyaan: “Lalu bagaimana nanti?”
Namun narasi itu tidak berhenti pada kekhawatiran. Ada kalimat lanjutan yang mencerminkan sikap khas orang desa: menerima sambil berharap. “Mudah-mudahan masih bisa ngupai manfaat.” Ini bukan kepasrahan kosong, melainkan optimisme yang sederhana. Orang desa terbiasa hidup dengan keterbatasan. Mereka tahu bahwa tidak semua keinginan bisa dipenuhi, tetapi selalu ada ruang untuk mengambil manfaat sekecil apa pun yang tersedia.
Dalam kalimat itu, tersimpan filosofi hidup yang jarang dibahas dalam seminar kebijakan. Bahwa manfaat tidak selalu sebanding dengan besar anggaran. Kadang, dana kecil yang dikelola dengan jujur dan tepat sasaran bisa lebih terasa dibanding dana besar yang bocor di sana-sini. Harapan agar “masih bisa ngupai manfaat” adalah harapan agar esensi Dana Desa tidak hilang bersama berkurangnya nominal.
“Ya semono gah lumayan.” Kalimat ini mungkin terdengar datar, tapi justru di situlah kekuatannya. Ini adalah bentuk penerimaan yang dewasa. Tidak berlebihan mengeluh, tidak pula pura-pura kuat. Sekadar mengakui kenyataan: memang berkurang, tapi masih ada. Dalam budaya desa, sikap seperti ini sering dianggap biasa, padahal ia mencerminkan ketahanan mental yang tinggi.
Lalu ditutup dengan guyon khas: “Lumayan lamon beli luruh bati mah.” Candaan ini membuat senyum muncul, tapi juga mengandung ironi. Luruh, sesuatu yang murah dan sederhana, menjadi simbol betapa standar “lumayan” ikut turun. Bukan berarti warga tidak tahu nilai uang, tetapi mereka paham menyesuaikan diri. Ketika sumber daya menyusut, ukuran kepuasan pun ikut disesuaikan.
Penurunan Dana Desa hampir 70 persen tentu bukan tanpa alasan kebijakan. Negara punya pertimbangan makro, efisiensi anggaran, prioritas nasional, dan banyak variabel lain. Namun di tingkat desa, kebijakan selalu diterjemahkan dalam bentuk paling konkret: proyek mana yang batal, kegiatan mana yang dipangkas, dan siapa yang tidak lagi kebagian manfaat. Di sinilah jarak antara kebijakan pusat dan realitas lokal terasa nyata.
Selama ini, Dana Desa tidak hanya membangun fisik, tetapi juga harapan. Jalan diperbaiki, balai desa direnovasi, kegiatan sosial berjalan. Lebih dari itu, ada rasa bahwa desa diperhatikan. Ketika dana menurun drastis, rasa itu ikut diuji. Apakah perhatian juga ikut menurun? Atau justru desa didorong untuk kembali mandiri dengan cara yang lebih kreatif?
Pertanyaan-pertanyaan ini jarang diucapkan keras-keras. Warga desa cenderung membicarakannya pelan-pelan, di teras rumah, di sawah, atau di warung kopi. Mereka tidak menuntut muluk-muluk. Yang mereka inginkan sederhana: apa pun kebijakannya, jangan sampai manfaat benar-benar hilang. Jangan sampai Dana Desa yang tersisa hanya menjadi angka di laporan, tanpa jejak di kehidupan warga.
Di sisi lain, penurunan anggaran juga bisa menjadi ujian kejujuran dan kecakapan pengelola desa. Ketika dana besar, kesalahan bisa tertutup. Ketika dana kecil, setiap rupiah terasa. Dalam kondisi seperti ini, prioritas menjadi sangat penting. Mana yang benar-benar kebutuhan, mana yang hanya kebiasaan. Mana yang berdampak langsung, mana yang sekadar formalitas.
“Mudah-mudahan masih bisa ngupai manfaat” juga bisa dibaca sebagai doa agar pengelolaan semakin tepat. Agar tidak ada pemborosan. Agar tidak ada program asal jalan. Agar musyawarah benar-benar menjadi ruang mendengar, bukan sekadar memenuhi syarat administrasi. Dana yang sedikit menuntut kebijaksanaan yang lebih besar.
Candaan tentang “beli luruh” seolah mengingatkan bahwa hidup tidak selalu tentang proyek besar. Kadang manfaat paling nyata justru ada pada hal-hal kecil: bantuan yang tepat waktu, kegiatan yang benar-benar dibutuhkan, atau sekadar rasa adil dalam pembagian. Jika Dana Desa tinggal sedikit, maka rasa keadilan harus diperbanyak.
Tulisan ini tidak bermaksud meromantisasi keterbatasan. Penurunan Dana Desa tetaplah tantangan serius. Namun cara warga menyikapinya—dengan guyon, dengan harap, dengan penerimaan—menunjukkan karakter yang kuat. Mereka tidak menolak realitas, tetapi juga tidak berhenti berharap.
Mungkin inilah pelajaran penting dari desa: bahwa pembangunan bukan hanya soal angka, tetapi soal sikap. Ketika angka turun, sikaplah yang menentukan apakah desa tetap bergerak atau justru stagnan. Selama masih ada niat baik, transparansi, dan kebersamaan, manfaat masih bisa “ngupai”, meski tidak sebesar dulu.
Dan jika akhirnya manfaat itu hanya cukup untuk “beli luruh”, maka luruh itu pun akan dimakan bersama, sambil tertawa, sambil berharap bahwa suatu hari nanti, kondisi bisa lebih baik. Karena bagi orang desa, harapan tidak pernah benar-benar habis—meski anggaran terus dipangkas.